Dua Partai Hasil Penyederhanaan Partai Pada Masa Orde Baru Adalah

Cantiks.com – Dua Partai Hasil Penyederhanaan Partai Pada Masa Orde Baru Adalah

a. Penataan Stabilitas Politik Pembubaran PKI dan Organisasi Massanya

Kita tentu mengetahui, Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Selain bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa Gerakan 30 September 1965. Oleh karena itu pula, langkah awal Presiden Soeharto ialah membubarkan PKI beserta organisasi massanya.

Pembubaran PKI dan organisasi massanya dimulai sejak Letjen Soeharto mendapat mandat Surat Perintah Sebelas Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.

Gambar kiri: demonstrasi mahasiswa angkatan 66


menuntut Tritura salah satunya ialah pembubaran PKI. Gambar kanan: berita media massa mengenai pembubaran PKI

Pada 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 mentri yang dinilai terlibat dalam G30S/PKI. Setelah itu, ia memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR.

b. Penyederhanaan Partai Politik

Coba kalian tebak, berapa partai politik yang ada di Indonesia saat ini? Tentu banyak bukan. Apakah kalian tahu bahwa dulu kita pernah hanya memiliki 3 partai politik saja? Coba sebutkan partai apa saja itu? Kalian pasti ingin tahu, mengapa ketika itu hanya ada 3 partai politik saja di Indonesia? Bukan karena setiap orang tidak ingin membuat partai, tapi sistem 3 partai merupakan salah satu kebijakan politik Presiden Soeharto dibidang politik, kondisi ini bahkan berlangsung cukup lama dari tahun 1973 hingga 1999.

Baca juga:  Sebutkan Dua Macam Teknik Olahan Dari Sabun

Partai Politik masa pemerintahan Orde Baru hasil penyederhanaan partai politik 1973

Penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dinggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada Ideologi serta politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya (Orde Lama) disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak idiologi dan sekaligus kepentingan. Partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan Negara. Hal tersebut yang melatarbelakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi partai tahun 1973 oleh pemerintah tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program. Sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik. Apa saja sih partai-partai tersebut? Dan partai-partai mana yang bergabung didalamnya? Jawaban tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut:

1. Partai Persatuan Pembangunan.

Partai ini berlandasakan nilai-nilai Islam, gabungan partai-partai ini antara lain ialah NU, Parmusi, PSII, dan PERTI

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Partai ini berlandaskan pada nasionalisme, gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo

3. Golongan Karya

Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, Golongan Karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI dll.

Ketiga partai itulah yang menjadi kendaraan politik Indonesia dalam kurun waktu 1973 hingga 1997.

Baca juga:  Tumbuhan Yang Menggugurkan Daunnya Pada Musim Kemarau Adalah Pohon

c. Pemilihan Umum Masa Orde Baru

Kalian pasti sudah mengetahui, mengapa negara kita melaksanakan Pemilihan Umum? Ya benar, Pemilihan Umum merupakan ciri utama suatu negara yang berlandaskan demokrasi, seperti negara kita Indonesia.

Partai Politik masa pemerintahan Orde Baru hasil penyederhanaan partai politik 1973

(suasana Pemilihan Umum Pertama tahun 1971 pada masa Orde Baru)

Pemilu pada masa Orde Baru memiliki keunikan tersendiri dari pada pemilu yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Seperti yang kalian pelajari diatas, keunikan tersebut disebabkan oleh kebijakan fusi partai, sehingga pemilihan umum sejak tahun 1977 hanya dikuti oleh 3 partai politik. Pelaksanaan Pemilu sendiri pada masa orde baru berlangsung enam kali, yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak yakni 10 partai politik, pada pemilu ini Golongan Karya meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997 partai peserta pemilu diikuti oleh tiga partai politik yakni PPP, Golongan Karya dan PDI, pada pelaksanaan pemilu itu pula Golongan Karya meraih suara terbanyak.

Peserta Pemilu 1971

d. Dwi Fungsi ABRI

Konsep Dwi Fungsi ABRI berawal dari konsep “jalan tengah” yang di kemukakan oleh Jendral A.H.Nasution. Dwi Fungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui dwi fungsi ABRI, para pewira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru seperti menjadi walikota, gubernur, duta besar, peradilan dll.

Contoh kegiatan ABRI Masuk Desa (AMD)

Peninggalan dwifungsi ABRI pun sampai saat ini masih dapat ditemukan, meskipun pelaksanaan dan kebijakannya telah dihapus. Salah satu peninggalan tersebut ialah banyaknya penamaan jalan terutama di daerah yang menggunakan nama AMD. AMD sendiri merupakan singkatan dari ABRI Masuk Desa. Salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Program dwifungsi ABRI dihapus sejalan dengan agenda reformasi 98 yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru.

Baca juga:  Serat Buatan Yang Dapat Dijadikan Kerajinan Makrame Adalah

Dua Partai Hasil Penyederhanaan Partai Pada Masa Orde Baru Adalah

Sumber: https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Orde%20Baru-BB/Topik-3.html